Normalisasi Sungai Ciliwung
Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia, terletak di Pulau Jawa, yang berpenduduk ±12 juta pada tahun 2006, dan memiliki luas lahan ±650 km2. Daerah pengaruhnya tidak hanya daerah regionalnya, akan tetapi sampai daerah seluruh Indonesia. Jakarta memiliki 13 buah sungai yang mengalir dari selatan ke utara dan bermuara di Laut Jawa diantaranya adalah sungai Ciliwung (terbesar). Banyak orang yang pindah dari desa ke kota, khususnya di Ibukota Jakarta untuk mengadu nasib di Jakarta. Hal inilah yang menyebabkan padatnya penduduk di Jakarta. Para migran yang mengadu nasib ke kota besar ini menempati daerah-daerah kosong diantara bangunan-bangunan yang permanen dan membangun rumahnya secara ilegal, termasuk membangun pada daerah sempadan sungai ciliwung.
Hal itu dapat menyebabkan lingkungan di sekitar Sungai Ciliwung menjadi kumuh dan kotor. Dan lebih parahnya lagi, banyak sekali warga yang tidak peduli dengan kebersihan. Dengan seenaknya membuang sampah di sungai. Hal itu mengakibatkan sungai tersebut menjadi keruh dan kotor akibat menumpuknya sampah. Dan pada saat musim hujan, sungai Ciliwung tidak mampu lagi untuk menampung air, dikarenakan akibat dari sampah yang menumpuk. Dan hasilnya jakarta selalu terjadi banjir saat musim hujan tiba.
Kemudian pada 31 Juli 2015 lalu, diadakanlah diskusi publik mengenai normalisasi sungai Ciliwung. Hadir sebagai narasumber adalah perwakilan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Kementrian Perumahan Rakyat, Kementrian Sosial, Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan Jehansyah Siregar dari ITB sebagai penanggap narasumber di atas.
Terkait penanganan untuk DAS Ciliwung, Pak Bastari menerangkan bahwa secara umum kondisi di Jakarta yang mempengaruhi permasalahan banjir Kali Ciliwung adalah :
- Drainase kota yang buruk ditambah sampah padat dan limbah cair.
- Ambalasan tanah terutama di Jakarta Utara (Muara Ciliwung) terjadi karena eksploitasi air tanah yang berlebihan.
- Permukiman yang tidak terkontrol, penegakan hukum yang lemah dan tidak dipatuhinya tata ruang.
Dengan terganggunya keseimbangan Kali Ciliwung, pemerintah menegaskan diperlukannnya keseimbangan baru melalui upaya penanganan secara menyeluruh/sistemik (komprehensif dan integral) dari hulu sampai hilir, tidak hanya alur sungainya tetapi juga daerah tangkapan airnya termasuk perilaku manusia yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Rencana penataan sungai Ciliwung akan dilakukan di sepanjang wilayah Pintu Air Manggarai hingga Jembatan T.B Simatupang sejauh 18, 98 km. Melalui penataan, rencananya, sungai Ciliwung akan dilebarkan sepanjang 50 m, diperkuat dengan turap beton dan dibuatkan jalan inspeksi kanan-kiri sungai selebar 7,5 m.
Untuk menormalisasi sungai Ciliwung, pemerintah pusat akan memindahkan warga yang tinggal di bantaran sungai. Berdasarkan data yang di miliki, ada 34.051 KK yang akan terkena dampak. Dari angka tersebut, jumlah yang terbesar adalah wilayah Srengseng Sawah dengan 8.791 KK, disusul oleh Kampung Melayu dengan 7.233 KK. Terkait pemindahan warga, Kementrian Perumahan Rakyat berperan dalam menyediakan rumah susun untuk warga. Pilihan kebijakan membangun rusunawa sebagai hunian bagi warga bantaran sungai Ciliwung juga didasarkan pada survey yang dilakukan pada 2002. Menurut survei tersebut, 78% warga bantaran sungai mau direlokasi sepanjang lokasi nya di dekat sungai.Terkait dengan kesiapan warga untuk relokasi, Kementrian Sosial mengambil peran untuk mengatasi dampak sosial dari kebijakan penataan sungai.
Dengan upaya pemerintah dalam rangka normalisasi sungai ciliwung merupakan suatu langkah yang bijak. Apabila upaya tersebut berjalan dengan baik diharapkan sungai ciliwung dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan jakarta dapat terhindar dari banjir.
Referensi :
http://cpanel.petra.ac.id/ejournal/index.php/emas/article/view/17663/17575
http://rujak.org/2012/08/diskusi-normalisasi-sungai-ciliwung/
